H. Mahmud SapsalBarugae; Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Pelaku Kejahatan di Kota Parepare

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, di dalam kehidupan sehari-hari selalu berinteraksi antara yang satu dengan lainnya. Dengan adanya interaksi tersebut, maka akan terjadi komunikasi, tolong menolong, tetapi akan timbul juga suatu pertentangan dan perselisihan antara sesamanya di dalam kehidupan sehari-harinya itu, sehingga untuk menjaga jangan sampai timbul suatu pertentangan dan perselisihan maka di dalam masyarakat perlu adanya hukum.

Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan Negara untuk mencapai cita-cita bangsa, tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada sikap mental, tekad, semangat, serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara Negara. Sehubungan dengan itu, semua kekuasaan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan Masing-masing.

Setiap tahun, di Indonesia lebih dari 4000 anak yang berkonflik dengan hukum dan terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Berdasarkan database yang dikumpulkan (Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, tahun 2013), di Kota Bandung saja ada sedikitnya 170 Anak Konflik Hukum (AKH), sekitar 80% anak tersebut berkonflik dengan hukum hanya karena Pelanggaran-pelanggaran kecil seperti melanggar ketertiban umum, membawa senjata tajam, pencurian yang nilainya tidak besar seperti mencuri beberapa batang coklat, sebotol shampo, sekotak susu atau beberapa kotak rokok di Supermarket.

Anak sepertinya berada pada wilayah hitam atau putih, mudah terpengaruh dan berada dalam masa tumbuh kembang, dalam situasi ini seorang anak membutuhkan perlindungan yang lebih dibandingkan orang dewasa. Anak terlibat dalam perkara pidana atau biasa disebut dengan Anak Konflik Hukum (AKH) atas dasar situasi yang dihadapinya adalah kelompok anak yang membutuhkan perlindungan lebih khusus dibanding kelompok anak lainnya. Hal ini didasarkan pada kerawanan situasi yang kerap dihadapi anak ketika menjalani proses hukum.

Menurut Elizabeth B Hurlock (2006 : 1)

“Masa Kanak-kanak dimulai setelah masa bayi yang penuh dengan ketergantungan, yakni kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual, kira-kira 13 tahun untuk wanita dan 14  tahun untuk pria, selain itu pula ia menggolongkan masa anak-anak ini kedalam dua tahapan  yaitu :

  1. Awal masa Kanak-kanak;
  2. Akhir masa Kanak-kanak.

Awal masa kanak-kanak dimulai sebagai penutup masa bayi, usia ketergantungan secara praktis sudah dilewati, diganti dengan tumbuhnya kemandirian, dan berakhir disekitar usia masuk Sekolah Dasar (SD).”

 

Menurut Melani (2004 : 1)

 

“Semua anak dilahirkan dalam keadaan suci, demikian akidah Islam telah meletakkan anak sebagai makhluk mulia. Anak berada dalam proses tumbuh kembang menuju dewasa, sehingga anak melakukan tindakan negatif seharusnya dipandang sebagai korban dari situasi yang tidak menguntungkan bagi dirinya, oleh karena itu anak melakukan tindak pidana seyogianya tidak dipandang sebagai kriminal cilik yang diperlakukan seperti halnya kriminal dewasa.”

 

Selanjutnya Melani (2004 : 2), berpendapat:

“Perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang melakukan tindak pidana merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).  Di samping anak memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, anak sebagai umat manusia juga harus dibina agar tindakan-tindakannya tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan hukum yang berlaku. Demikian pula bagi anak telah terlanjur melakukan tindak pidana harus ada penanganan dan sanksi khusus yang dapat membuat anak menyadari akan kesalahannya, membuat anak bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatannya, penanganan dan sanksi tersebut sebaiknya dijatuhkan tidak melalui Proses Formal (Sistem Peradilan Pidana), karena dapat menimbulkan stigma.”

 

Badan Pusat Statistik (2013), sendiri memperkirakan bahwa setiap tahun terdapat 4000 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak di seluruh Indonesia. Jika tahun 2003 sudah terdapat 136.000 Anak Konflik Hukum (AKH), tahun 2006 diperkirakan terdapat sekitar 140.000 anak yang terlibat dalam masalah hukum. Penulis berkesimpulan, bahwa ternyata Anak Konflik Hukum sangat rentan dan rawan, terhadap perilaku negatif, dan perlu upaya pembinaan dari Pondok Pesantren sebagai alternatif pembinaan akhlak, sehingga peranan pondok pesantren sangat diperlukan dan anak melakukan perbuatan tercela cenderung berkurang.

Meningkatnya kasus pelanggaran hukum ini ternyata tidak diiringi pembenahan sistem peradilan. Proses peradilan yang dijalani anak saat ini dinilai tidak menempatkan anak sebagai anak. Putusan pengadilan-pun tidak menjamin efektif untuk mencegah anak mengulangi perbuatan serupa. Akhirnya diperlukan penanganan alternatif, seperti Restorative Justice (Keadilan yang memulihkan) sebagai pilihan bagi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:

  1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak (Undang-Undang ini telah ditetapkan tetapi berlakunya tahun 2014);
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.
  13. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tahun 2009 Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Meskipun Undang-Undang mengatur tentang anak telah banyak diatur, tetapi aplikasinya belum dirasakan oleh Anak Konflik Hukum (AKH), sehingga timbul pertanyaan, bagaimana hukum dibuat hanya dijadikan tumbal belaka, bukan penerapan semata untuk memperbaiki sistem akhlak anak untuk lebih baik, tetapi penerapan Undang-Undang Anak lebih identik Anak Konflik Hukum (AKH) 93% masuk melalui proses pengadilan, tidak dilakukan preventif dengan upaya pendekatan secara dialogis kemasyarakatan.

Pengadilan Anak (juvenile court) di Amerika Serikat, didasarkan pada asas parent patria, penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan dan bagi anak yang melakukan kejahatan tidak dijatuhi hukuman pidana tetapi harus dilindungi dan diberikan bantuan. Di Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut :

“Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.”

 

Dari gambaran uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul : “Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Pelaku Kejahatan di Kota Parepare”

 

  1. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

  1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku kejahatan di Kota Parepare?
Iklan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s