H. Mahmud Sapsal Barugae ; Tinjauan Hukum Penggunaan Narkotika Dikalangan Pasien dan Dokter di Rumah Sakit Parepare

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Hukum terdapat diseluruh dunia, dimana terdapat pergaulan hidup manusia. Hukum menurut isinya di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

  1. Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan orang-perorangan.
  2. Hukum publik (Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan Negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga Negara). Hukum publik itu sendiri terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Internasional. (Kansil, CST, 2009 : 1)

Dalam penulisan hukum ini akan dibicarakan tentang hukum pidana sebagai suatu subsistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan kasus tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. (Jan Remmelink, 2003 : 63)

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organizeci crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime) Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menggantikan undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dan undang-undang Nomor 9 tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

Awalnya, narkotika merupakan barang yang hanya bisa digunakan pada kalangan terbatas saja. Penggunaan narkotika ini semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan untuk keperluan orang sakit, dalam hal ini hanya dunia kedokteran saja yang menggunakannya. Akan tetapi penggunaan narkotika ini berubah, berawal dari penjajahan dunia barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif pada bangsa-bangsa benua Afrika, Asia dan Amerika yang secara kondusif memperlancar penyebaran di wilayah-wilayah tersebut. Di era ini, kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta media massa yang begitu cepat, berakibat pada tersebarnya zat psikoaktif di kalangan masyarakat luas. (Mardani, 2008 : 92) Semakin di kenalnya zat psikoaktif oleh masyarakat luas maka semakin bertambah pula kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di zaman ini.

Saat ini penyalahgunaan narkotika di negara berkembang seperti di Indonesia diyakini jumlahnya cenderung semakin bertambah. Seperti terkuaknya beberapa kasus penyergapan bandar narkotika dan penggerebekan gudang pembuatan narkotika yang dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Bandar dan pabrik pembuatan narkotika itu menghasilkan narkotika berkualitas     nomor 1 yang diekspor keberbagai negara. Melihat fenomena yang terjadi saat ini, penyebaran narkotika yang berakibat pada semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang sangat rumit dan kompleks. Narkotika tidak hanya menyangkut masalah pribadi atau individu semata, tetapi masalah ini menyangkut semua orang dan semua pihak. Kasus penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa dan bukan hanya Indonesia yang menghadapinya tetapi sudah menjadi permasalahan seluruh dunia.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Penggunaan Narkotika Dikalangan Pasien dan Dokter di Rumah Sakit Parepare”

 

  1. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana hukum terhadap penggunaan narkotika dikalangan pasien dan dokter di rumah sakit Parepare?

 

C.  Tujuan

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s